Ketua MPR ingatkan peserta pilkada 2020 disiplin terapkan protokol kesehatan

7
Ketua MPR ingatkan peserta pilkada 2020 disiplin terapkan protokol kesehatan
JAKARTA – Jelang pilkada serentak ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan peserta Pemilihan Kepala Daerah, untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan guna menghindari munculnya klaster baru penyebaran Covid-19.

Ia mengatakan berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) per 15 Oktober 2020, dari 3.398 kegiatan kampanye yang telah dilaksanakan sebanyak 3.259 di antaranya atau 96 persen dilakukan melalui kegiatan tatap muka, hanya 4 persen yang dilakukan secara daring.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, khususnya para kandidat yang maju dalam pemilihan agar disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, demi menghindari potensi munculnya klaster baru Covid-19. Kandidat juga harus mengubah pola kampanye dengan memperbesar kampanye daring,” ucap Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (18/10).

Hal tersebut dia sampaikan saat mengisi webinar Pilkada, Kepemimpinan Daerah, dan Pemajuan Daerah yang diadakan Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia secara virtual, di Jakarta, Minggu (18/10/2020).

Bamsoet menilai kontestasi politik di tengah kondisi perekonomian di masa pandemi ditambah faktor kemajemukan bangsa akan sangat mudah dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memantik lahirnya konflik horisontal.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan bahwa narasi ideal yang ingin dibangun melalui penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 adalah untuk melahirkan pemimpin daerah berkualitas.

Pemimpin daerah berkualitas tersebut, kata dia, yakni yang mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui serangkaian kebijakan yang diambil sehingga bisa mendorong terwujudnya pembangunan dan kemajuan daerah.

“Maka untuk merealisasikannya, penyelenggaraan pilkada harus berkualitas. Ada beberapa tolok ukur yang dapat dijadikan rujukan, di antaranya kompetensi, netralitas, dan akuntabilitas penyelenggara pilkada, minimnya pelanggaran dan kecurangan, tingkat partisipasi publik yang tinggi, serta penyelesaian sengketa pilkada yang transparan dan adil,” ujar dia.

Bamsoet mengatakan MPR melalui Badan Pengkajian merekomendasikan naskah visi misi calon gubernur, bupati, dan wali kota terpilih menjadi bagian tidak terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila, sebagai arah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Integrasi visi misi tersebut penting untuk menjamin kesinambungan antara pembangunan nasional dengan daerah. Dengan demikian, konsep pemajuan daerah adalah bagian dari konsep pemajuan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan seiring dengan pembangunan nasional, dan merujuk pada satu visi besar mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Bamsoet