Demonstrasi Mahasiswa dan Buruh Warnai Satu tahun Kepemimpinan Jokowi-Amin

6
Demonstrasi Mahasiswa dan Buruh Warnai Satu tahun Kepemimpinan Jokowi-Amin
Jakarta – Ribuan mahasiswa dan buruh kembali mengelar Demonstrasi aksi turun ke jalan guna menolak omnibus Law UU Cipta Kerja. Aksi tersebut Bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi Ma’aruf Amin pada tanggal 20 Oktober 2020

Rencananya aksi tersebut akan diikuti oleh ribuan mahasiswa, dengan titik aksi digelar di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, 20 Oktober 2020.

Aksi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertujuan guna menekan Presiden Jokowi untuk membatalkan pengesahan Omnibus law Undang Undang-undang Cipta Kerja UU Ciptaker), dengan akan dihadiri kurang lebih 5000 estimasi mahasiswa.

Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menuturkan tuntutan aksi demo kali ini masih sama dengan sebelumnya. Yakni, menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan UU Ciptaker dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).

“Tuntutan masih sama, pembatalan UU Cipta Kerja dan menerbitkan Perppu,” ujarnya, Senin (19/10/2020).

Massa buruh rencananya akan melakukan longmarch dari Universitas Indonesia (UI) di Salemba, Jakpus menuju ke depan Istana Kepresidenan Jakarta.

Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Remy Hastian menyampaikan bahwa pihaknya kembali melakukan aksi demo lantaran pemerintah telah mengabaikan aspirasi masyarakat.

Remy menambahkan, bahwa dirinya mempertanyakan sikap pemerintah yang mengajak masyarakat untuk melakukan Judicial Review namun pemerintah sendiri meminta menuntut MK guna melakukan revisi terhadap UU MK.

“Terlebih lagi sebelumnya Presiden telah meminta MK untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU MK, hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review bukan merupakan cara yang efektif,” tegasnya.

Terkait aksi ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menyatakan kepolisian tak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Dengan alasan, bahwa sampai saat ini Jakarta masih menghadapi pandemi virus corona.

BACA JUGA:  Batalyon 33 Grup 3 Kopassus Turun Barak Bersama FWJ

“Jadi sampai saat ini situasi bahaya [pandemi Covid-19], kami tidak mengeluarkan STTP,” kata Nana.

Kendati demikian, Nana menyebut personel gabungan TNI dan Polri akan tetap mengawal dan mengamankan aksi demo tersebut.

Lebih lanjut, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto menyampaikan sekitar 6.000 personel disiagakan di sekitar Istana Negara.

Namun, kata Heru, aksi demo buruh dan mahasiswa itu nantinya akan dipusatkan di sekitar Patung Kuda.

“Kalau di sekitar Istana, sudah kita petakan sekitar 6.000 personel keamanan,” kata Heru kepada wartawan, Senin (19/10/2020).

Demonstrasi sebelumnya juga telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia hal itu merupakan buntut dari pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus law menjadi Undang-undang yang dilakukan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.